Wali Kota Tanjungpinang Sematkan Tanda Satyalancana Karya Satya kepada 315 PNSBERITA LAINNYA
Wali Kota Tanjungpinang Sematkan Tanda Satyalancana Karya Satya kepada 315 PNS

 

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penghargaan yang dalam pelaksanaan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan,"Penghargaan ini diberikan kepada PNS di lingkup pemerintah kota Tanjungpinang yang telah bekerja terus-menerus selama 10, 20, dan 30 tahun". 

Demikian dikatakan Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd, seusai menyematkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 315 PNS lingkup pemerintah Kota Tanjungpinang.

Penyematan itu turut disaksikan oleh Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, Pj. Sekretaris Daerah,Tengku Dahlan, unsur FKPD, para Staf Asisten, Kepala OPD, Camat, Lurah serta Ketua TP-PKK, Juwariyah Syahrul, di Aula Gedung PKK Tanjungpinang, Senggarang, Senin 12 Agustus 2019.

Pegawai negeri sipil adalah tulang punggung bagi kelancaran dan kelangsungan roda pemerintah,"Karenanya dibutuhkan pegawai yang memiliki loyalitas, profesional dan dedikasi tinggi", tambah Wali Kota. 

Melalui penghargaan ini, Wali Kota berharap agar seluruh ASN pemerintah kota Tanjungpinang lebih ikhlas dan optimal dalam bekerja," Sebagai PNS, bapak/ibu harus tetapkan tekad dan niat untuk bekerja secara sempurna dan lebih baik lagi", tutup Wali Kota seraya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. 

Tahun 2019, penauggrahan tanda kehormatan satyalancana karya satya bagi PNS di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang diberikan kepada 315 orang, terdiri dari tanda kehormatan Satyalencana karya Satya 10 tahun sebanyak 202 orang, 20 tahun sebayak 40 orang dan 30 tahun sebanyak 73 orang.(Tri/Diskominfo)

 



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA