Wali Kota Luncurkan Penggunaan Peralatan dan Pelayanan Pengujian Kendaraan BermotorBERITA LAINNYA
Wali Kota Luncurkan Penggunaan Peralatan dan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd, didampingi Wakil Wali Kota, Hj. Rahma, S. IP, melaunching penggunaan peralatan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, di Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor, Jalan Kijang Lama Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (9/1/2020).

Wali Kota, H. Syahrul, menjelaskan layanan penggunaan peralatan pengujian kendaraan bermotor ini bertujuan untuk menciptakan keselamatan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di kota Tanjungpinang.

" Ada beberapa jenis kendaraan yang wajib uji untuk pelayanan masyarakat seperti truk pengangkut barang, angkutan umum, bus, termasuk mobil pickup. Jadi, dengan adanya alat ini, kendaraan yang digunakan masyarakat benar-benar layak," ucap wali kota kepada sejumlah jurnalis.

Dikatakan wali kota, uji kendaraan ini sangat penting untuk memastikan kondisi kendaraan layak jalan atau tidak sehingga dapat meminimalisir resiko kecelakaan. 

Karena, angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi banyak disebabkan oleh beberapa faktor, satu diantaranya tidak layaknya kendaraan berjalan di jalan raya.  

"Pemko sendiri ada kerja sama dengan polres bagaimana menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di kota Tanjungpinang," tambahnya. 

Untuk itu, wali kota menghimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan angkutan umum dan barang agar melakukan kewajibannya mengurus pengujian kendaraan bermotor. 

"Semua kendaraan yang diwajibkan Undang-Undang untuk di uji, wajib datang di pengujian kendaraan bermotor ini. Sehingga, jika terjadi sesuatu kita tidak disalahkan," pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Bambang Hartanto menjelaskan alat penguji kendaraan bermotor yang terpasang ada tujuh macam unit alat uji yaitu, alat uji emisi gas buang untuk berbahan bakar bensin, solar (diesel smoke), alat uji kebisingan suara klakson dan kalpot (sound level tester).

Kemudian, alat uji lampu utama (headlight tester), alat uji kincup roda depan (slide slip tester), alat uji rem (brake tester), dan alat ukur berat sumbu (axle load meter).

Dinas perhubungan, lanjut Bambang, memprioritaskan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini terhadap kendaraan wajib uji, seperti kendaraan umum penumpang, angkutan barang, taxi, dan jenis bus. Sedangkan kendaraan tidak wajib uji, seperti motor dan mobil penumpang pribadi.

"Uji berkala wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum dan mobil barang terus menerus setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun wajib melakukan 2 kali uji Kir," terangnya.

Pengujian kendaraan ini, selain meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, pengurusan uji kendaraan ini juga untuk menambah penerimaan daerah dalam bentuk PAD yakni retribusi sektor pajak perhubungan," tambah Bambang.

Ketentuan mengenai uji kendaraan bermotor terdapat pada UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, dan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.3914/AJ.402/DRJD/2018 tentang perubahan atas SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang akreditasi unit pelaksana uji kendaraan bermotor.

Acara turut dihadiri, perwakilan direktur sarana dan prasarana kementerian perhubungan, kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, kepala BPTD Riau-Kepri kementerian perhubungan, Kasatlantas Polres Tanjungpinang, kepala PT. Asuransi Jasa Raharja Cabang Tanjungpinang, para kepala OPD, Camat, Lurah, serta ketua DPD dan DPC Organda Provinsi dan Kota Tanjungpinang.(Tri/Diskominfo).

Foto - Yuli Diskominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA