Wakil Wali Kota Pimpin Rapat Tindak Lanjut Tuntutan Demo MahasiswaBERITA LAINNYA
Wakil Wali Kota Pimpin Rapat Tindak Lanjut Tuntutan Demo Mahasiswa

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang – Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP, memimpin rapat pembahasan tindak lanjut aksi unjuk rasa dengan perwakilan akademisi dan perwakilan mahasiswa, di ruang rapat Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Kamis (28/11/) pagi.

Dalam rapat tersebut, dibahas beberapa poin tututan mahasiswa yang melakukan aksi demo pekan lalu. Forum ini sendiri merupakan wadah untuk menyampaikan  dan mencari jalan ke luar tentang permasalahan bus Umrah yang tidak boleh mangkal di kawasan lapangan Pamedan Tanjungpinang.

Wakil Wali Kota, Hj. Rahma S.IP, menyampaikan bahwa kendaraan umrah tetap melintasi pamedan, tetapi tidah boleh mangkal di pamedan karena terkait fungsi RTH dan kelancaran lalu lintas di Kota Tanjungpinang.

"Kita alihkan bus umrah ke Gedung Arsip Provinsi setelah itu menuju pamedan hanya mengambil penumpang dan tidak diperbolehkan lama-lama di lokasi penjemputan penumpang," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan, Bambang Haryanto menambahkan, dengan bertambahnya volume kendaraan di Kota Tanjungpinang dan sudah berlaku jalur satu arah di jalan tersebut sebagai salah satu pertimbangan di alihkan titik kumpul bus.

"Tanjungpinang sudah belaku satu jalur pada pagi hari, jadi kita geser titik kumpul. Diharapkan mahasiswa mau menerima kesepakatan ini sehingga mendukung kelancaran lalu lintas di kota ini," lanjutnya.

Rapat juga membahas seragam sekolah yang di pertanyakan oleh perwakilan mahasiswa Tanjungpinang yang masuk dalam poin tututan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP yang belum di bagikan. 

Menanggapi hal itu, waki wali kota yang didampingi perwakilan dinas pendidikan menyampaikan tentang kesiapan seragam dan sebagian sudah ada di gudang untuk didata sebelum di bagikan ke sekolah.

"Terkait seragam sekolah kita sudah siapkan semua, kemarin saya dengan wali kota juga sudah berkunjung ke tukang jahit untuk memastikan seragam siap di distribusikan ke sekolah-sekolah di Tanjungpinang," terangnya. 

Turut hadir dalam rapat tersebut, kepala dinas perhubungan, perwakilan dinas pendidikan, Wakil Rektor Umrah, Agus Sutikno, M.si, Dosen Stisipol, Destrian Efendi S.Sos, kabag humas, sekretaris satpol PP, dan para perwakilan mahasiswa di Tanjungpinang.(Yuli/Diskominfo)

Foto : Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA