Teguh : "Ormas Berkualitas Merupakan Mitra Pemerintah dalam Pembangunan"BERITA LAINNYA
Teguh : "Ormas Berkualitas Merupakan Mitra Pemerintah dalam Pembangunan"

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Untuk mewujudkan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang berkualitas, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat (Kesbangpolpenmas) mengadakan kegiatan pembinaan partai politik dan organisasi masyarakat tingkat Kota Tanjungpinang. Kegiatan ini diadakan guna meningkatkan pemahaman terhadap UU tentang Organisasi Kemasyarakatan khususnya Permendagri no 57 tahun 2017. Kegiatan yang dihadiri oleh Organisasi Masyarakat dan utusan partai politik ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Teguh Ahmad Syafari, M. Si bertempat di Aula Mini Asrama Haji Tanjungpinang, Selasa (3/12).

Pemahaman terkait Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 sangat penting diketahui bagi setiap pengurus maupun anggota Organisasi Masyarakat terutama dalam hal pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan. Penguatan ideologi pancasila dan UUD 1945 merupakan roh yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara untuk tetap menjaga keamanan dan kemajuan bangsa. 

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Teguh Ahmad Syafari, M.Si menyampaikan bahwa peran serta ormas sangat diharapkan sebagai mitra dari pemerintah dalam mensukseskan pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kota Tanjungpinang.  

Lebih lanjut Teguh menjelaskan Ormas Berkualitas juga dapat menciptakan stabilitas di masyarakat dan dapat meminimalisir potensi konfilik.  Untuk itu kegiatan ini akan difokuskan pada penguatan kapasitas ormas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

"Saya mengharapkan agar semua hadirin yang mengikuti kegiatan ini dapat dengan serius memperhatikan penjelasan dari narasumber semoga setelah pelatihan ini Organisasi Masyarakat yang ada di Tanjungpinang semakin berkualitas agar dapat menjadi mitra bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan Pembangunan," ujar Teguh. 

Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang, Ahmad Nur Fatah, S.Sos, M. Si menjelaskan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh 150 anggota perwakilan ormas dan 50 utusan Partai Politik yang ada di Kota Tanjungpinang. Fatah juga menjelaskan bahwa kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari Kemendagri, Polres Tanjungpinang, Akademisi stisipol, dan Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang. "Semoga dengan telah terlibaynya banyak elemen masyarakat dapat menciptakan kondusifitas dan menguatkan peran Ormas di lingkungan masyarakat," tutupnya.  (Bastian/Humas Setdako)

Foto : Humas



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA