Tanjungpinang Hasilkan 3 Quick Win Smart CityBERITA LAINNYA
Tanjungpinang Hasilkan 3 Quick Win Smart City

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang – Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap III Gerakan Menuju 100 Smart City Kota Tanjungpinang yang berlangsung, sejak 9 dan 10 September 2019, hasilkan 3 (tiga) tema besar atau quick win smart city dari tiga kali pelaksanaan bimtek.

Tiga quick win dipilih tersebut, yaitu pertama pariwisata yang didalamnya mendukung kewirausahaan, UMKM, dan sebaginya, kedua kesehatan, dan ketiga integrasi data.

Untuk keberhasilan pelaksanaan program Tanjungpinang menuju smart city, diharapankan semua pihak, baik OPD, BUMN, Perbankan, dan semua pihak swasta dapat mendukung dan bekerjasama guna terwujudnya Tanjungpinang sebagai kota cerdas.

Smart city tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat kota Tanjungpinang,” ucap Tim pembimbing smart city, Yudho Giri Sucahyo, seusai menyampaikan materi pada Bimtek Tahap III Smart City, di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (10/9/2019).

Setelah ini, lanjut Yudho, agenda akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh seluruh kepala OPD, dewan smart city, dan tim pelaksana smart city sebagai bukti keseriusan dan komitmen semua pihak dalam mendukung pengembangan smart city di kota Tanjungpinang.

“Bimtek ke 4 nanti akan ada MoU dari seluruh OPD, dewan smart city dan tim pelaksana, bila perlu pihak swasta juga ikut menandatangani komitmen bersama ini,” tambah Yudho

Sementara Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim mengutarakan dari pelaksanaan tahapan bimtek smart city, kita sudah mencapai sepakat dan memutuskan tiga quick win untuk mendukung Tanjungpinang menuju smart city.

Akib optimis Tanjungpinang bisa menjadi 100 kota menuju smart city,”Penerapan smart city akan berhasil jika semua pihak berkomitmen mendukung pembangunan smart city di kota Tanjungpinang,” ucapnya

Sementara Perwakilan Kementerian Kominfo RI, Wahyumardi mengaku kaget dengan antusias seluruh peserta bimtek smart city, mulai dari kehadiran hingga ide-ide cemerlang yang disampaikan untuk dapat dicantumkan dalam masterplan smart city.

“Pengalaman saya dibeberapa daerah, hanya beberapa orang saja yang hadir dan memberikan ide-idenya, berbeda dengan kota Tanjungpinang, mulai dari pembukaan sampai penutupan pada hari ini, peserta masih ramai dan semuanya menuangkan inisiatif cerdasnya,” ungkapnya

Nantinya, masterplan dan quick win yang sudah disusun dan disepakati bersama ini, akan dipresentasikan oleh Walikota di hadapan tim penguji smart city pusat.

“Walikota akan mempresentasikan masterplan smart city pada tanggal 4 s.d 6 November mendatang. Nantinya, masterplan smart city ini, akan terus kita evaluasi setiap tahunnya,” tutupnya.

Acara turut dihadiri, kepala OPD, pihak swasta, serta perwakilan masing-masing OPD dilingkup pemko Tanjungpinang, dan stakeholder terkait.(Tri/Diskominfo)

Fotografer : Yuli Haryanto



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA