Syahrul : Utamakan Pembinaan Santun dan Beri Layanan PrimaBERITA LAINNYA
Syahrul : Utamakan Pembinaan Santun dan Beri Layanan Prima

Diskominfo Tanjungpinang - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang, melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penegakan Perda Kota Tanjungpinang, di Aula Hotel Asrama Haji, Jum'at (21/6).

Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd mengatakan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah (Perda) tidak saja menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, namun perlu dukungan dari organisasi perangkat daerah dilingkungan Kota Tanjungpinang. "Harus ada dukungan dari forum RT dan RW serta instansi terkait, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, serta koordinator pengawas penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau, tentunya agar penegakan Perda di wilayah Kota Tanjungpinang dapat berjalan secara optimal," ujar Syahrul.

Lanjut Syahrul, selama ini dalam melakukan penegakan peraturan daerah sering didapati penolakan dari para pihak pelanggar Perda itu sendiri. "Oleh karena itu sangat diperlukan komunikasi secara intensif, guna mensinkronkan dan mensinergikan antar aparatur pelaksana penegakan Perda, baik pada saat sebelum dan sesudah melaksanakan," tambah Syahrul. 

Syahrul berharap Satpol PP dapat melaksanakan tugas dengan baik. "Saya meminta kepada Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang beserta jajaran, agar saat melaksanakan tugas harus mengedepankan mekanisme preventif dengan mengutamakan pembinaan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat, tentunya dengan sikap yang santun dan selalu menjunjung tinggi kehormatan Satpol PP dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," tutup Syahrul.

Plt. Kasat Pol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang, Hantoni, S.Sos, M.Si, dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk sinkronkan dan meningkatkan sinergitas antara OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Instansi terkait, terutama dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah. "Selain itu juga untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dan Instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah," ungkap Hantoni. 

Adapun peserta kegiatan ini berjumlah 50 orang, dengan rincian, perwakilan dari Kepala Seksi trantib di setiap Kecamatan se-Kota Tanjungpinang yang berjumlah 14 orang, utusan dari Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran berjumlah 12 orang, serta forum ketua RT dan RW se-Kota Tanjungpinang berjumlah 24 orang. 

Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini diantaranya dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Kepolisian Resort Tanjungpinang, Satpol PP dan penanggulangan kebakaran Kota Tanjungpinang serta beberapa instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. (Andi) 

Sumber : Humas Pemko Tanjungpinang



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA