Syahrul Serahkan Bantuan Korban Dampak Bencana Alam BERITA LAINNYA
Syahrul Serahkan Bantuan Korban Dampak Bencana Alam

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  menyerahkan bantuan korban dampak bencana periode Januari sampai Juli Tahun 2019. Bantuan tersebut diserahkan langsung Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd kepada masyarakat yang menjadi korban dari dampak bencana di Aula Kantor Kelurahan Tanjung Unggat, Senin (2/12).

Masyarakat penerima bantuan tampak hadir dan antusias dalam menerima bantuan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tanjungpinang, Raja Kholidin, S. Sos menjelaskan bahwa ada tiga kategori yaitu Rusak Ringan, Rusak Sedang dan Rusak Berat. Kerusakan tersebut adalah dampak dari bencana yang terjadi seperit Tanah Longsor,  Angin Kencang,  Kebakaran dan Pohon Tumbang dan total dari penerima bantuan ada 18 warga.

"Bantuan ini sifatnya adalah sosial yang bermanfaat untuk meringankan beban dari korban berdampak dari bencana yang terjadi dan bantuan ini bukanlah ganti rugi karena bantuan ini berasal dari anggaran Pemko Tanjungpinang tahun 2019," ungkap Kholidin.

Sementara itu, Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd dalam sambutannya menjelaskan bahwa bantuan ini diserahkan kepada warga untuk dimanfaatkan dan mengurangi dampak dari bencana. Bantuan ini juga diharapkan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kondisi fisik rumah yang mungkin telah rusak. 

"Kita harus tetap bersyukur apapun bentuk musibah yang menimpa kita,  dan dijadikan peringatan bagi diri kita semua untuk lebih berhati-hati, semoga bantuan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya," ujar Syahrul. 

Acara penyerahan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang,  Camat Bukit Bestari,  Lurah Tanjung Unggat,  Bhabinkamtibmas Tanjung Unggat,  Babinsa Tanjung Unggat,  RT/RW dan masyarakat penerima bantuan.  (Bastian/Humas Setdako)

Foto : Humas



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA