Syahrul Jadi Saksi Nikah Pasangan Tertua dan Termuda di Nikah MassalBERITA LAINNYA
Syahrul Jadi Saksi Nikah Pasangan Tertua dan Termuda di Nikah Massal

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd menjadi saksi 10 pasangan pernikahan massal, di Gedung Asrama Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (28/11/2019).

Sebelum bersanding di pelaminan, kesepuluh pasangan pengantin diarak dari halaman gedung asrama haji menuju.

Wali Kota, H. Syahrul mengatakan penyelenggaraan nikah masal ini merupakan bentuk kepedulian pemko Tanjungpinang terhadap kaum perempuan, karena dalam beberapa kasus, sering perempuan dirugikan pada aspek perjanjian pernikahan. Terlebih untuk pernikahan yang dilakukan di bawah tangan. 

"Sebenarnya mereka sudah melakukan pernikahan yang sah, namun dimata hukum status mereka tidak memiliki kekuatan. Dengan diadakan pernikahan massal ini, maka mereka mempunyai kepastian hukum," terangnya. 

Lanjut wali kota, pemko Tanjungpinang membantu permasalahan yang dihadapi pasangan pengatin untuk mendapatkan pengakuan hukum dengan memberikan buku nikah secara gratis karena semua adiministrasi sudah ditanggung. 

Ia berharap, dengan diberikan buku nikah ini, mereka memiliki kekuatan hukum dan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

"Pernikahan sesuai hukum negara sangat penting karena dapat menyelamatkan generasi penerus," ucap Syahrul. 

Tidak lupa wali kota mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin, dengan harapan ke depan lebih tenang dalam mengurus rumah tangga. 

"Saya ucapkan selamat karena sudah mendapatkan pengakuan secara hukum. Dan kepada pengadilan agama, KUA, camat, lurah, dan ketua RT/RW, saya ucapkan terima kasih karena telah berperan aktif sukseskan kegiatan ini," tutupnya. 

Dalam laporannya, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang, Linda Wati menyebutkan dari 11 pasangan pendaftar, hanya 10 pasang yang lolos verifikasi dan menjadi peserta nikah massal.

10 pasangan tersebut berasal dari 1 pasang dari kelurahan Tanjung Ayun Sakti, 3 pasang dari kelurahan batu IX, masing-masing 1 pasang dari kelurahan Tanjung Unggat, Dompak, dan Sei Jang. 

Pasangan tertua pada nikah massal ini berusia 64 tahun untuk mempelai pria dan 54 tahun untuk mempelai wanita. Sedangkan pasangan termuda berusia 30 tahun untuk mempelai pria dan 27 tahun mempelai wanita. 

"Mempelai pria namanya Munir, usianya 64 tahun dan mempelai perempuan bernama Sumiati (54). Mereka berasal dari kelurahan batu IX. Sedangkan pasangan termuda dari kelurahan Tanjung Ayun Sakti," jelasnya. 

Prosesi ijab kabul pasangan tertua Munir dan Sumiati, serta pasangan temuda Amiruddin dan Wahyuni Rahayu berkesempatan disaksikan oleh wali kota.

Saat prosesi ijab kabul di mulai, pasangan tertua Munir dan Sumiati sempat mengulang kalimat hijab karena tidak kuasa menahan tangis, setelah dibimbing wali kota, akhirnya kalimat ijab sukses dibacakan. Raut wajah haru pun tampak menyelimuti Munir dan istri.

Resepsi pernikahan massal yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang ini, turur dihadiri Wakil Wali Kota, Hj. Rahma, S. IP, unsur FKPD, Kepala OPD, Ketua TP-PKK, Juwariyah Syahrul, camat, lurah, serta pihak keluarga peserta nikah massal.(Tri/Diskominfo).

Foto : Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA