Syahrul : Fotografi sebagai Produk Pariwisata Tanjungpinang BERITA LAINNYA
Syahrul : Fotografi sebagai Produk Pariwisata Tanjungpinang

Diskominfo Tanjungpinang - Walikota Tanjungpinang H. Syahrul, S.Pd buka secara resmi kegiatan OPREK (Operasi Teknik) Fotografi yang di laksanakan oleh BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif) di Hotel Comfota, Rabu (19/6).

Dalam sambutannya, Syahrul berharap melalui kegiatan ini dapat berdampak kepada meningkatnya geliat ekonomi di Kota Tanjungpinang. "Melalui fotografer ini membuat Kota Tanjungpinang lebih dapat memperkenalkan dirinya melalui situs-situs sejarah yang ada di Kota Tanjungpinang serya berbagai kegiatan pengembangan wisata pada beberapa event-event," ungkapnya.

Oleh karena itu, Syahrul juga meminta kepada peserta untuk dapat memanfaatkan momen pelatihan fotografi ini dengan disiplin dan semangat dari awal hingga akhir. "Semoga setelah ini dapat menjadi sebagai sarana aktualisasi diri dan mampu berdaya saing secara kompetitif dalam menghasilkan produk untuk yang dapat menjadi pendukung terhadap kemajuan Pariwisata Kota Tanjungpinang," lanjut Syahrul.

Kegiatan OPREK Fotografi yang ditaja oleh Bekraf ini berlangsung selama 3 hari mulai 19-22 Juni dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

Kegiatan ini juga diisi dengan narasumber yang berkompeten dan ahli dalam bidang fotografi seperti Priadi Soefjanto, Dosen IKJ dan Fotografi, Eddy A. Suryatin, Dosen IKJ dan Fotografi, Januardo Hery Salvetty Triner Pt. Datascrip (Canon), Dwi Sartika Bukit Dosen dan fotografi dan Carlo A Kawilarang Art & Creatif Director.(Firman)

Sumber : Humas Pemko Tanjungpinang



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA