Syahrul Beri Apresiasi Taekwondo TanjungpinangBERITA LAINNYA
Syahrul Beri Apresiasi Taekwondo Tanjungpinang

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Bertempat di Aula Bulang Linggi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang, Pengurus Taekwondo Indonesia (TI) Cabang Kota Tanjungpinang menggelar musyawarah kota (Muskot), pada Minggu (1/12). Agenda utama kegiatan tersebut adalah memilih Pengurus TI Kota Tanjungpinang periode berikutnya. Selain memilih ketua, dipaparkan pula laporan pertanggung jawaban program kerja pengurus periode sebelumnya.

Muskot TI Kota Tanjungpinang ini dibuka secara resmi oleh Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd dan turut dihadiri Ketua Umum Pengprov TI Kepulauan Riau, Dra. Hj. Reni Yusneli, M.T.P, Ketua Pengcab TI Kota Salatiga Masa Bhakti 2015-2019, Drs. Riono, M.Si, Pengurus KONI Kota Tanjungpinang dan seluruh Dojang/ Klub anggota TI Kota Tanjungpinang.

Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd terkait prestasi dan progres dari Pengurus TI Kota Tanjungpinang. Ia juga mengucapkan selamat mengikuti Muskot supaya terpilih pengurus yang mampu membawa Taekwondo lebih berprestasi lagi. "Semoga melalui Muskot ini dapat terpilih pengurus yang lebih profesional, saya juga mengapresiasi kepada Pengkot TI Tanjungpinang yang telah menunjukkan progres yang baik untuk Taekwondo Tanjungpinang," ucap Ayah Syahrul.

Syahrul juga berharap dunia olahraga dapat lebih maju lagi dan mendapat perhatian tidak hanya dari pemerintah juga dapat dukungan dari pihak swasta melalui dana CSR. "Harapannya kepada seluruh cabang olahraga dapat diberikan pembinaan dan dukungan juga dari pihak-pihak swasta agar dapat memberikan semangat kepada para atlet melalui dana CSR," lanjutnya.

Diakhir sambutannya, Syahrul menaruh harapan yang besar untuk pengurus yang baru harus bisa bersinergi untuk mengembangkan olahraga taekwondo di Kota Tanjungpinang. "Selamat mengikuti Muskot, semoga terpilih pengurus yang mampu bersinergi dan dapat memajukan taekwondo di Kota Tanjungpinang lebih berprestasi cemerlang," pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Dra. Hj. Reni Yusneli, M.TP selaku Ketua Umum Taekwondo Indonesia Kepulauan Riau memberikan apresiasi kepada Pengkot TI Kota Tanjungpinang yang telah bekerja baik dan memiliki progres yang baik. "Selama ini Pengkot TI Tanjungpinang telah memiliki progres yang baik, sebelumnya memiliki 3 klub kini menjadi 13 klub, jumlah atlet juga sudah berjumlah 500 atlet yang terdiri dari tingkat anak usia dini sampai dewasa," ungkap Reni.

Reni juga harapkan di kepengurusan yang baru nanti, agar dapat lebih berprestasi lagi dan mampu bersaing di berbagai ajang yang lebih tinggi lagi. "Harapan saya agar lebih berprestasi lagi dan menjadi lebih berkualitas, banyak berlatih agar dapat mengikuti berbagai ajang baik tingkat daerah, nasional bahkan internasional, dan semoga pengurus yang baru dapat lebih solid dan lebih berprestasi lagi," pungkas Reni penuh semangat. 

Syahrul, Reni dan Riono juga berkesempatan untuk memberikan sertifikat dan piagam penghargaan kepada para atlet yang telah berprestasi dalam berbagai ajang yang mengikutsertakan taekwondo sebagai cabang olahraga unggulan. Usai penyerahan penghargaan, dipertunjukkan atraksi oleh atlet taekwondo dari anak-anak sekolah dasar yang tergabung dari beberapa klub di Kota Tanjungpinang. (Fakhri/Humas Setdako)

Foto : Humas Setdako



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA