Sambut 2020, Pemko Gelar Zikir dan Istighosah di Gedung GonggongBERITA LAINNYA
Sambut 2020, Pemko Gelar Zikir dan Istighosah di Gedung Gonggong

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Dalam menyambut tahun 2020, Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar Zikir dan Istighosah Akbar di Laman Boenda Gedung Gonggong, Selasa (31/12) malam bersama masyarakat Kota Tanjungpinang.

Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul,  S.Pd, mengajak seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang untuk mengintrospeksi diri dan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Hal tersebut disampaikannya ketika menyampaikan sambutan dalam acara tersebut.

Syahrul juga mengapresiasi atas semangat masyarakat Kota Tanjungpinang yang telah membuat kegiatan-kegiatan bermanfaat untuk menyambut tahun baru. "Saya mendapat kabar bahwa sebagian besar masjid dan musholla di Kota Tanjungpinang kini melaksanakan kegiatan Zikir dan Istighosah, ini merupakan bagian dari perubahan yang lebih baik lagi dengan melaksanakan kegiatan bermanfaat," ungkapnya.

Syahrul juga mengajak untuk senantiasa berbaik sangka dan menjauhi segala larangan-Nya. "Mari kita selalu berbaik sangka dan jauhi larangan Allah SWT, jika keduanya sikap itu telah tertanam dalam diri akan mendatangkan rahmat dan kebaikan dari Allah SWT,  sedangkan berburuk sangka hanya akan mendatangkan dosa, serta penyakit hati yang dapat merusak hubungan dengan sesama," lanjutnya.

Menurut Syahrul, dengan kegiatan zikir dan istighosah ini, dapat merefleksikan diri selama 1 tahun yang telah dilewati, apakah sudah lebih baik lagi atau diisi dengan hal yang sia-sia. "Orang yang hanya menghabiskan waktu sia-sia termasuk orang yang merugi, mari manfaatkan waktu sebaik-baiknya, isi dengan kegiatan yang bermanfaat serta mengharapkan ridho Allah SWT," ujar Syahrul.

Plt. Gubernur Kepulauan Riau, H. Isdianto, S.Sos., MM memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah melaksanakan kegiatan ini. Menurutnya kegiatan yang berfaedah ini harus dilakukan dengan Istiqomah. "Saya menyambut baik atas terlaksananya kegiatan ini, Pemko Tanjungpinang saya harapkan dapat terus Istiqomah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berfaedah ini secara terus-menerus dengan melibatkan masyarakat," ungkapnya.

Isdianto juga mengatakan jika pemerintah dan masyarakat kompak dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, maka ridho Allah akan turun serta memberikan kesejahteraan bagi daerah tersebut. "Semoga dengan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan seperti ini, Insya Allah akan turun rahmat dan kesejahteraan bagi daerah itu," tutup Isdianto.

Dengan nuansa serba putih, masyarakat tumpah ruah untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini diawali dengan zikir dan istighosah yang dipimpin oleh Ustad Abi Alfi Ismail SLA beserta tim dari Majelis Nurul Musthofa. Tampak seluruh tamu undangan dan masyarakat yang hadir khusyuk dan menghayati alunan zikir tersebut. Usai zikir dan istighosah, dilanjutkan dengan doa dan saling bersalaman.

Hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, DR. H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si, Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP, Jajaran FKPD, Kepala OPD, Camat, Lurah, Ketua LAM Kota Tanjungpinang, Ketua TP PKK Kota Tanjungpinang, Juwariyah Syahrul, dan seluruh elemen masyarakat Kota Tanjungpinang. (Fakhri/Humas Setdako)

Foto - Humas



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA