Sah, APBD Kota Tanjungpinang 2020 Rp1,050 TriliunBERITA LAINNYA
Sah, APBD Kota Tanjungpinang 2020 Rp1,050 Triliun

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp1.050.975.220.801,20,-.

Penetapan ranperda APBD kota Tanjungpinang tahun 2020, dilakukan dalam rapat paripurna terbuka, di gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Sabtu (30/11/2019) malam. 

Rencana struktur rancangan APBD kota Tanjungpinang tahun anggaran 2020, anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp1,002 triliun dengan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp150,42 milyar, dana perimbangan sebesar Rp778, 81 milyar, dan target pendapatan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp73, 53 milyar," ucap Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd, ketika menyampikan pidato atas pengesahan ranperda menjadi perda APBD kota Tanjungpinang tahun 2020.

Sedangkan pada belanja daerah, lanjut wali kota, ditetapkan sebesar Rp1,05 triliun. Pembelanjaan itu terbagi atas belanja tidak langsung sebesar Rp443,88 milyar dan belanja langsung sebesar Rp607,08 milyar. 

Belanja langsung itu diarahkan untuk memenuhi pelaksanaan visi misi wali kota dan kegiatan rutin OPD berdasarkan rencana kerja dalam memenuhi target RPJMD 2018-2023.

Kebijakan penganggaran belanja langsung diarahkan pada kegiatan pendukungan smart city, pembangunan Quran center II, gedung kantor pemerintahan, puskesmas sei jang, alokasi dana kelurahan, serta bantuan sembako untuk masyarakat kurang mampu," terangnya. 

Kemudian, dari sisi pembiayaan daerah merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran, maka estimasi silpa terutama di penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp48,2 milyar. 

Selanjutnya, untuk belanja wajib sesuai amanat Undang-Undang, alokasi khusus urusan pendidikan mencapai 26,83 jauh di atas batas minimal 20 persen persen dan urusan kesehatan mencapai 12,66 persen di atas batas minimal 10 persen. 

"Artinya, pemko Tanjungpinang fokus mendukung kebijakan nasional terutama dalam mencerdaskan kehidupan bagsa dan ikut melaksanakan kesejahteraan umum sebagaimana amanat UUD 1945," ungkap wali kota. 

Setelah penetapan APBD ini, kata Syahrul, akan diajukan ke provinsi untuk dievaluasi dan disetujui," tambahnya.

Rapat paripurna yang dibuka Ketua DPRD Tanjungpinang, Hj. Yuniarni Pustoko Weni, SH, dihadiri Wakil Waki Kota, Hj. Rahma, S. IP, Wakil Ketua II DPRD, Hendra Jaya, anggota DPRD, para pejabat eselon di lingkup pemko Tanjungpinang, serta jurnalis.(Tri/Diskominfo)

Foto : Tri/Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA