RT dan RW Punya Peran Strategis dan Sangat DibutuhkanBERITA LAINNYA
RT dan RW Punya Peran Strategis dan Sangat Dibutuhkan

Dinas Kominfo Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang H. Syahrul, S.Pd kukuhkan Ketua RT dan RW Kelurahan Senggarang dan Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Tanjungpinang Kota, Senin (22/7).

Adapun RT dan RW yang dikukuhkan sebanyak 48 orang yang terdiri dari Kelurahan Senggarang yaitu 7 orang RW dan 16 orang RT sedangkan Kelurahan Kampung Bugis yaitu 6 orang RW dan RT 19 orang.

"RT dan RW merupakan sebuah kedudukan yang sangat strategis dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah terutama camat dan lurah ditengah oleh masyarakat," jelas Syahrul.

Oleh karena itu, Syahrul berharap para RT dan RW saat ini dapat menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas dan sabar.

Selain itu, lebih lanjut Syahrul menjelaskan bahwa tugas RT dan RW adalah membantu lurah dalam menata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mau kegiatan formal maupuan non formal, karena RT dan RW merupakan ujung tombak pemerintah dalam menjaga ketertiban masyarakat.

"RT dan RW harus lebih aktif dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat dan tau persis masyarakatnya, terutama pendatang baru di kampunnya, selain itu juga harus terus menjaga kekompakan jangan saling menyalahkan dan harus mencari solusi bersama," pungkasnya.

Pada pengukuhan ini dihadiri juga Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Tanjungpinang, Drs. Teguh Ahmad Syafari, M.Si, Kabag Tata Pemerintahan Setdako Tanjungpinang, Boby Wira Satria, S.STP, M.Si, Camat Tanjungpinang Kota, Nasrizal, S.Sos, Lurah Senggarang dan Kampung Bugis serta Lurah se-Kecamatan Tanjungpinang Kota. (Firman)

Sumber : Humas



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA