Rahma Sambut kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Pariaman beserta RombonganBERITA LAINNYA
Rahma Sambut kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Pariaman beserta Rombongan

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Kunjungan kerja Forkopimda beserta Tim Terpadu Penanganan konflik sosial Kabupaten Pariaman Provinsi Sumatera Barat beserta Rombongan yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pariaman, H. Jonpriadi, SE, MM, dan disambut Wakil Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma ,S.IP di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Kamis (5/12) Pagi.

Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma, S.IP memberikan apresiasi atas kunjungan Pemerintah Kabupaten Pariaman ke Kota Tanjungpinang Hal ini dapat meningkatkan jalinan kerjasama, saling bertukar pikiran antar kedua daerah. "Mudah-mudahan dari kunjungan ini dapat menambah ilmu bagi kedua daerah, saling tukar pemikiran dan informasi tentang kebijakan daerah yang terpenting untuk mempererat silahturahmi dalam konteks memperteguh rasa nasionalisme sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Rahma.

Ia juga menuturkan, bahwa di Kota Tanjungpinang tidak ada konflik sosial, ini berkat kerjasama yang baik dari seluruh Forkopimda di Kota Tanjungpinang, serta dukungan masyarakat, sehingga wilayahnya bisa aman dan bebas dari konflik sosial. "Semoga dengan silahturahmi ini bisa saling tukar informasi yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam upaya kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik,” tutup Rahma.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pariaman, H. Jonpriadi, SE, MM, menyampaikan ucapan terimakasih atas penyambutan dan penerimaan kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Pariaman beserta dengan rombongan di Kota Tanjungpinang. "Adapun maksud dan tujuan kunjungan ini adalah masalah penanganan konflik sosial di Kota Tanjungpinang, karena Kota Tanjungpinang termasuk salah satu Pemerintah Kota terbaik dalam penanganan konflik sosial di wilayahnya," ungkap Jonpriadi.

Lebih lanjutnya, disamping itu, dirinya juga sangat mengharapkan bahwa kegiatan tukar-menukar informasi dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut akan dapat berlangsung dengan baik dan lancar serta dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan menambah jalinan silaturahmi.

Acara dilanjutkan dengan penukaran cenderamata antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Pemerintah Kabupaten Pariaman dan sebaliknya, dalam suasana mempererat tali silahturahmi antara kedua kabupaten/kota tersebut, dan acara berlanjut dengan dialog Terkait Sharing Informasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang ada di daerah masing-masing di antara kedua belah pihak.

Dalam sambutan kunjungan tersebut turut ikut mendampingi, Asisten ekonomi pembangunan, H. Irwan, S.Sos, MM, Kepala Kesbangpol Penmas Kota Tanjungpinang, Ahmad Nur Fattah, S.Sos, M, Si, Unsur FKPD, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. (Acok/Humas Setdako)

Foto : Humas



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA