Rahma Apresiasi Polres Tanjungpinang Luncurkan Mobil Pelayanan Keliling Laporan Kehilangan Barang dan Surat-SuratBERITA LAINNYA
Rahma Apresiasi Polres Tanjungpinang Luncurkan Mobil Pelayanan Keliling Laporan Kehilangan Barang dan Surat-Surat

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Wakil Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP menghadiri acara Launching Mobil Pelayanan Keliling Laporan Kehilangan Barang dan Surat-surat yang diadakan Polres Tanjungpinang di Halaman Samping Bank BTN Jln. D.I Panjaitan Tanjungpinang, Selasa (12/11).

Wakapolres Tanjungpinang Kompol Agung Gima Sunarya, SIK menyampaikan dengan adanya mobil pelayanan laporan kehilangan keliling ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Kepolisian dalam hal ini Polres Tanjungpinang sesuai UU Nomor 22 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Kepolisian Memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat di samping fungsi-fungsi lainnya yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan serta pengayoman.

Dengan adanya mobil pelayanan laporan kehilangan keliling ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Kepolisian dalam hal ini Polres Tanjungpinang sesuai UU Nomor 22 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Kepolisian Memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat di samping fungsi-fungsi lainnya yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan serta pengayoman.

"Kepolisian akan selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan publik, menciptakan inovasi- inovasi kreatif yang semakin memudahkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang disajikan, melalui pelayanan mobil laporan kehilangan keliling ini diharapkan masyarakat akan terbantu dalam hal pengurusan kehilangan barang atau surat-surat berharga yang terutama dari segi jangkauan/jarak," pungkas Gima.

Sementara itu, Wakil Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan mendukung inovasi yang dilakukan Polres Tanjungpinang melalui Satuan Pembinaan Masyarakat.

“Hal ini dapat sangat membantu masyarakat apalagi yang tinggal cukup jauh dari Kantor atau Pos Polisi akan sangat terbantu dengan kehadiran mobil pelayanan keliling ini,” ujar Rahma.

Rahma harap pelayanan ini dapat lebih dioptimalkan seperti mendatangi kegiatan yang sedang berlangsung di masyarakat misalnya kegiatan Posyandu dan kegiatan masyarakat lainnya.

Turut Hadir dalam acara tersebit Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Drs. Teguh Ahmad Syafari, M.Si, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Agustiawarman, S.Sos, MM, Perwakilan Bank di Tanjungpinang, juga Pejabat Utama dan Personil Polres Tanjungpinang serta warga masyarakat dan insan pers. (Bastian/Humas Setdako)

Foto : Humas Setdako



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA