PPDB SDN dan SMPN Kota Tanjungpinang Dibuka 1 hingga 6 Juli 2019BERITA LAINNYA
PPDB SDN dan SMPN Kota Tanjungpinang Dibuka 1 hingga 6 Juli 2019

Dinas Kominfo Tanjungpinang – Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang akan membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Tahun Ajaran 2019/2020.

Pendaftaran akan berlangsung secara serentak selama 6 (enam) hari yakni 1 s.d 6 Juli 2019. Untuk PPDB jenjang SDN, Orang tua peserta didik dapat mendaftarkan anaknya secara offline atau datang ke sekolah yang dituju mulai pukul 08.00 s.d 12.00 Wib dengan membawa kelengkapan persyaratan. Untuk tahapan seleksi akan berlangsung pada tanggal 4 dan 5 Juli 2019, sedangkan pengumuman penerimaan peserta didik baru akan diumumka pada 6 Juli 2019. Bagi peserta didik yang telah diterima dapat melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 9, 10, 11 Juli 2019.

“ Seleksi peserta didik baru jenjang SD dilihat dari usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan sekolah. Usia yang diprioritaskan 7 (tujuh) tahun, namun jika masih ada kuota, maka anak usia 6 tahun dapat masuk SD,” terang Ketua PPDB Tingkat Kota Tanjungpinang, Dra. Ellysa Purnamawaty, MPd, MEd, saat ditemui tim Pengelolaan Informasi Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang di ruang kerjanya, Selasa (25/6/19).

Sedangkan untuk jenjang SMPN, Ellysa menjelaskan pengajuan pendaftaran PPDB dilakukan secara online melalui laman resmi PPDB Kota Tanjungpinang dihttps://tanjungpinang.siap-ppdb.com/; mulai dibuka pukul 24.01 Wib. Kemudian calon peserta didik memilih sesuai sekolah serta melakukan semua tahapan kelengkapan data pendaftaran secara online. Setelah selesai calon peserta didik melakukan cetak “Tanda Bukti Pengajuan Online”,” ucapnya

Pada pelaksanaan PPDB jenjang SMPN menggunakan 3 (tiga) jalur, yakni jalur zonasi sebanyak 80 persen yang dibuktikan dengan KK satu tahun sebelumnya, jalur prestasi Akademik dan Non Akademik 15 persen yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat, serta jalur perpindahan tugas orang tua 5 persen yang dibuktikan dengan surat perpindahan orang tua,” tambah Ellysa

Ellysa mengatakan demi kelancaran pelaksanaan proses PPDB online, Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang menggandeng PT. Telkom untuk menyediakan aplikasi dan jaringan memadai pada penyelenggaraan PPDB SMPN di Kota Tanjungpinang.

“Kami sudah siapkan petugas operator di setiap sekolah. Satu sekolah kita siagakan dua orang operator untuk mengantisipasi persoalan-persoalan teknis yang kemungkinan terjadi, sehingga PPDB SMPN di Kota Tanjungpinang bisa berjalan lancar,” tuturnya

Sebelumnya, selama tiga hari operator PPDB termasuk Kepala Sekolah telah diberikan pelatihan PT. Telkom Jakarta. Hal itu bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme PPDB tahun ini, “Teknisnya seperti apa, bagaimana sistemnya, apa saja yang harus dilaksanakan operatornya. Mudah-mudahan proses PPDB tahun ini tidak ada masalah, karena kami sudah persiapkan jauh hari,” ucap Ellysa

Ellysa juga menghimbau kepada orang tua calon peserta didik agar memilih sekolah negeri yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Keuntungan memilih sekolah yang tak jauh dengan rumah adalah waktu istirahat yang cukup, jika sekolah jauh, kan waktunya habis di jalan. Menurutnya pesebaran kualitas pendidikan relatife sama, tidak ada lagi sekolah unggulan, karena semua sekolah kualitas pendidikannya sama,”Saya minta orang tua mengubah pandangannya, jangan memaksakan diri,” pintanya.(Keyra)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA