Dinas Kominfo Tanjungpinang - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, dan Bukit Bestari Tahun 2018-2038.

Sosialisasi yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma, tersebut berlangsung di Aula Sultan Badrul Alamsyah Lantai 3 Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (10/7/2019).

Plt. Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang Ruli Friady menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota harus menetapkan bagian dari wilayah kota yang perlu disusun RDTR-nya.

Proses penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi dimulai sejak 2015, dan dalam proses penyusunannya sudah melibatkan secara resmi seluruh anggota DPRD, seluruh anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Tanjungpinang, Instansi terkait, pengusaha dan masyarakat.

"Proses penyusunan RDTR dan Zonasi sudah melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan materi teknis, Raperda, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Naskah Akademik Raperda RDTR, konsultasi publik, evaluasi Raperda, pembahasan di tingkat Provinsi hingga ditetapkan Ranperda menjadi Perda RDTR Desember 2018 lalu," jelas dia.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung sehari ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai muatan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan Zonasi sebagai dasar dalam pemberian izin," tambah dia.

Sementara Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengatakan meskipun sosialisasi secara resmi baru dilaksanakan pada hari ini, namun sesungguhnya perda ini sudah berlaku sejak tanggal 28 Desember 2018 lalu, dan tidak berlaku surut dan untuk beberapa OPD teknis baik dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang maupun pada instansi vertikal seperti BPN Kota Tanjungpinang, dokumen RDTR telah disampaikan secara resmi baik dalam bentuk sofcopy maupun hardcopy," terang Wawako

Sejak berlakunya Perda ini, sambungnya, maka dalam hal perizinan pemanfaatan ruang di Kota Tanjungpinang harus mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Perda RDTR dan peraturan zonasi ini baik yang termuat dalam batang tubuh maupun pada lampiran-lampirannya.

"Selain dalam hal perizinan pemanfaatan ruang, dalam hal penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan pun harus memperhatikan Perda Rencana Tata Ruang", tambahnya

Untuk itu, saya minta kepada seluruh peserta agar menyimak secara seksama hal-hal yang akan disampaikan oleh para narasumber, terutama terkait muatan dari RDTR kita,"Bapak/ibu jangan sungkan untuk bertanya kepada narasumber bila ada yang kurang dipahami. Karena ini sangat penting supaya bapak/ibu paham dan mengimplementasikan peraturan ini bersama dan bersatu demi membangun Kota Tanjungpinang menjadi lebih baik", ucapnya

Wakil Wali Kota berharap kedepan masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam memelihara kualitas ruang dan ikut serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bantuan pemikiran atau pertimbangan berkaitan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang dan melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang dengan memberikan laporan dan informasi apabila terjadi penyimpangan rencana tata ruang," tutupnya

Sosialisasi diikuti 100 orang peserta, berasal dari perwakilan Provinsi Kepri, instansi Hankam, DPRD Kota Tanjungpinang, BUMN, asosiasi pengusaha, asosiasi profesi, Perguruan Tinggi serta tokoh masyarakat.

Peserta akan diberi materi oleh narasumber dari Kementerian ATR, Ibu Jossi Erwindy ST, MT, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Benny Iskandar ST, MT, Kasubid Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Bogor, Naufal Isnaeni, S. Si, M.T, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Surjadi.

Sosialisasi terbagi dalam 4 sesi, dimana sesi pertama membahas terkait pemanfaatan rencana detail tata ruang, sesi kedua akan ada muatan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi di 4 Kecamatan di Kota Tanjungpinang, sesi ketiga membahas implementsi tentang rencana detail tata ruang kota Medan, dan sesi keempat terkait pemanfaatan sistem informasi tata ruang.(Keyra)