Penerbitan Akta Kelahiran di Tanjungpinang Capai 87 persenBERITA LAINNYA
Penerbitan Akta Kelahiran di Tanjungpinang Capai 87 persen

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd, menyerahkan secara simbolis Akta Kelahiran dan Kartu Indentitas Anak (KIA) kepada 10 warga Kelurahan Dompak dan 9 anak usia nol sampai dengan -17 tahun di kota Tanjungpinang.

Penyerahan tersebut dilakukan saat acara launching penggunaan peralatan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotoror, di Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor, Jalan Kijang Lama Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (9/1/2020).

Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul mengatakan program percepatan kepemilikan akta kelahiran dan KIA ini merupakan program yang terus digencarkan dalam mendorong tercapainya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kota Tanjungpinang.

"Akta kelahiran dan KIA sangat berguna untuk mendata jumlah penduduk di Tanjungpinang. Dari data ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk berbagai keperluan, baik untuk keperluan NIK, catatan kesehatan, maupun pendidikan," ucap wali kota.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Irianto mengapresiasi kelurahan Dompak yang telah melakukan pelayanan jemput bola dalam pengurusan akta kelahiran bagi warganya.

"Kita bersyukur, dari Juli s.d. Desember 2019, sudah 1000 akta yang tercetak. Artinya, tahun ini, kita mencapai target pada program tertib administarasi kependudukan," ucapnya.

Ditambah Irianto, sepanjang 2019 jumlah akta kelahiran yang sudah diterbitkan di wilayah Tanjungpinang mencapai 87 persen dari 219.395 penduduk, sementara KIA mencapai 22,6 persen atau 17.800 KIA tercetak dari 72.865 anak usia 0 s.d. -17 tahun.  

"Target pertama kita pelayanan satu jam jadi, yang penting persyaratan lengkap," imbuhnya

Terkait dengan blangko KTP, lanjut Irianto, tahun ini, Tanjungpinang mendapat 1000 keping blangko KTP Elektronik dari pemerintah pusat. Sementara, sudah ada 7.800 warga masuk ke dalam daftar tunggu E-KTP, mulai dari perubahan status, alamat, rusak, dan hilang.

Untuk mengatasi keterbatasn blangko KTP eletronik, Disdukcapil memprioritaskan pencetakan e-KTP untuk pemula atau anak berusia 17 tahun. Sedangkan, untuk yang menganti e-KTP bisa diajukan pada Maret. 

"Kita utamakan untuk pemula, tapi, jika masyarakatnya aktif datang ke Disdukcapil, ada blangkonya, ya kita bantu," tuturnya.

Meski begitu, pihaknya tetap meminta masyarakat tidak khawatir terkait pencetakan e-KTP. Karena, pihaknya akan berupaya mendatangi pemerintah pusat untuk mendapatkan penambahan balngko e-KTP.

"Rencanya, pertengahan Februari nanti, kita akan ke Jakarta lagi untuk mengambil tambahan blangko e-KTP," kata dia.

Sementara, Lurah Dompak, Hery Susanto, menyebutkan ada 1.024 warga kelurahan dompak yang belum memiliki akta kelahiran. Karena itu, pihaknya bekerjasama dengan RT dan RW membantu warga dalam pengurusan administrasi kependudukan.

"Alhamdulillah, dari 1.024 warga, sudah 1000 akta kelahiran yang diterbitkan. Pembuatan 1000 ata kelahiran ini merupak program yang digagas kelurahan dompak dengan konsep gerakan sadar administrasi. Ini juga untuk mendukung Tanjungpinang sebagai kota layak anak," ucapnya. (Tri/Diskominfo)

Foto - Yuli Diskominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA