Pemko Tanjungpinang Terima Kunker DPRD Kabupaten Kepulauan MerantiBERITA LAINNYA
Pemko Tanjungpinang Terima Kunker DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari menyambut kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, di ruang rapat lantai III, Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (10/9/2019).

Kunjungan rombongan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti ke Pemerintah Kota Tanjungpinang tersebut, dalam rangka studi banding tentang insentif atau honor Guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama.

Asisten I, Teguh Ahmad Syafari mengucapkan selamat datang kepada ketua komisi III DPRD kabupaten kepulauan Meranti beserta rombongan atas kunjungannya ke pemerintah kota Tanjungpinang.

“Ini pertama kali saya menerima kunjungan dari anggota dewan kabupaten kepulauan Meranti, karena sebelumnya saya bertugas di pemerintah provinsi Kepri, dan baru satu bulan ini, saya menjabat sebagai Asisten I di pemko Tanjungpinang,” ucap Teguh mengawali pertemuannya.

Dikatakan Teguh, terkait dengan penggangaran untuk gaji atau honorarium guru-guru agama, pemko Tanjungpinang terus melakukan koordinasi dan menerima masukan-masukan dari BPK hingga program insentif bagi guru-guru agama di kota Tanjungpinang bisa direalisasikan.

“Jika sesuai ketentuan, tidak perlu takut apalagi menyangkut kesejahteraan guru-guru agama. Nanti, bapak/ibu bisa bertanya langsung kepada jajaran pemko Tanjungpinang, seperti apa sistem penggangaran kami untuk memberikan insentif kepada guru-guru agama,” ucapnya

Sementara koordinator Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Tafikurrohman menjelaskan kabupaten kepulauan Meranti baru saja dibentuk pada 2010 lalu, masih banyak yang harus kami pelajari untuk menentukan kebijakan di daerah kami, terutama anggaran untuk insentif guru-guru agama di bawah naungan kementerian agama.

“Dari hasil yang kami dapatkan di pemko Tanjungpinang ini, akan kami adopsi untuk penyempurnaan APBD tahun anggaran 2020 di kabupaten kepulauan Meranti yang akan kami sahkan nanti,” ungkapnya

Kepala Bagian Kesra Setdako Tanjungpinang, Riwayat menerangkan bahwa sejak 2017 lalu, pemerintah kota Tanjungpinang sudah melaksanakan kegiatan untuk penyerahan bantuan atau insentif bagi guru-guru TPA/TPQ. Selanjutnya, 2019 kita juga memberikan bantuan dana insentif kepada imam masjid, marbot dan fardhu kifayah.

“Kita berkoordinasi dengan Kemenag untuk mendapatkan data dan kemudian di verifikasi. Sedangkan, untuk pemberian bantuan dana insentif, kita tidak menggunakan dana hibah atau bansos, melainkan kita anggarkan melalui kegiatan,” terangnya.

Dalam kunjungan itu, rombongan juga berkesempatan berdialog serta bertukar pikiran dan menyaksikan video profil kota Tanjungpinang. Pertemuan diakhiri dengan penukaran cinderamata.

Pada kesempatan itu, Asisten I, Teguh Ahmad Syafari memberikan cinderamata berupa tanjak kepada koordinator komisi III DPRD kabupaten kepulauan Meranti.

Hadir pada pertemuan itu, Sekretaris BPKAD, Nazri, perwakilan Kementerian Agama kota Tanjungpinang, Dinas Pendidikan, serta Kasubag Bagian Kesra. (Tri/Diskominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA