Meriahkan HUT ke-74 RI, Dispora Gelar Gerak Jalan ProklamasiBERITA LAINNYA
Meriahkan HUT ke-74 RI, Dispora Gelar Gerak Jalan Proklamasi

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Lomba Gerak Jalan Proklamasi bakal meriahkan Peringatan Ulang Tahun ke-74 di Kota Tanjungpinang. Kegiatan lomba tahun ini mengangkat tema "Dengan Semangat Hari Kemerdekaan Kita Tingkatkan Persatuan demi NKRI" Kegiatan yang dihelat oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang akan dilaksanakan Sabtu 24 Agustus 2019.

Kategori jarak tempuh lomba gerak jalan proklamasi dan waktu pelaksanan yaitu jarak tempuh 8 kilometer dimulai pada pukul 06.00 Wib s.d selesai dan 17 kilometer dimulai pukul 20.00 Wib s.d selesai. Acara akan digelar di Dompak tepatnya depan Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Riau. 

Bagi masyarakat, instansi pemerintah, dan sekolah yang ingin berpartisipasi menjadi peserta dapat melakukan pendaftaran dari tanggal 29 Juli s.d 21 Agustus 2019, mulai pukul 10.00 Wib s.d 17.00 Wib (hari kerja), di Dispora Center belakang Inul Vista Km. IX Tanjungpinang. Khusus, Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang agar meneruskan informasi ini ke sekolah-sekolah. 

Ayo! meriahkan lomba gerak jalan proklamasi di kota Tanjungpinang dan raih hadiah jutaan rupiah.(Tri/Diskominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA