Mandiri Taspen Kembali Gelar Sosialisasi Kepada ASN Pra PurnabaktiBERITA LAINNYA
Mandiri Taspen Kembali Gelar Sosialisasi Kepada ASN Pra Purnabakti

Dinas Kominfo Tanjungpinang - Bank Mandiri Taspen Cabang Tanjungpinang kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Ketaspenan bagi ASN yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun dan Pengenalan Bank Mandiri Taspen sebagai Mitra Bayar PT. TASPEN (Persero) di Aula Bulang Linggi, Kamis (11/7).

Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP berkesempatan untuk membuka secara resmi acara sosialisasi tersebut. Pada sambutannya ia mengatakan dalam organisasi pemerintahan, peranan dan kedudukan Aparatur Sipii Negara (ASN) sangatlah strategis. ASN merupakan unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat serta sebagai pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara. '"Baik buruknya suatu pemerintahan sangat tergantung pada baik buruknya mesin birokrasi atau ASN sebagai penyelenggara pemerintahan itu sendiri," ungkapnya.

Dengan kedudukan yang penting dan strategis tersebut, Rahma mengatakan maka ASN perlu diberikan kesejahteraan yang memadai agar ASN dapat berkonsentrasi penuh menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Untuk itulah Pemerintah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan ASN tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana pada pasal 79 disebutkan Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada PNS. "Salah satu bentuk dari kewajiban tersebut adaiah memberikan Jaminan Pensiun bagi PNS dan Jaminan Hari Tua. Dalam hal ini PT. TASPEN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan 2 (dua) jenis Program Jaminan tersebut, yaitu Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT)," lanjut Rahma.

Rahma juga menjelaskan bahwa Bank Mandiri Taspen atau Bank MANTAP merupakan anak Perusahaan dan dua BUMN yaitu PT. TASPEN dan PT. BANK MANDIRI yang baru saja diresmikan kehadirannya di Kota Tanjungpinang pada tanggal 19 Februari 2019. Bank Mandiri Taspen merupakan lembaga keuangan yang dikhususkan untuk mengelola dana pensiun dan sebagai mitra bayar terhadap PNS yang sudah memasuki masa pensiun. "Diharapkan kehadiran Bank Mandiri Taspen dapat memberikan kemudahan Iayanan kepada pensiunan khususnya dibidang Ketaspenan dengan program-program unggulannya untuk pensiunan, sehingga kedepan diharapkan pensiunan PNS khususnya dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat mengembangkan diri dengan program-program yang telah disusun oleh Bank Mandiri Taspen," jelasnya. 

Rahma juga mengimbau kepada para ASN Calon Purnabakti agar dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik. "Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya sangat menyambut baik atas pelaksanaan kegiatan Kegiatan Sosialisasi Ketaspenan dan Kantor Bayar Pensiunan untuk Pra Purnabhakti Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri Taspen bersama Pemerintah Kota Tanjungpinang demi kesejahteraan PNS dimasa pensiun nantinya, harapan saya agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mendapatkan manfaat dari Sosialisasi ini," tutupnya.

Dalam acara ini juga turut dihadiri oleh Kepala PT. Taspen Cabang Tanjungpinang, Murdiani Pasaribu, Kepala Bank Mandiri Taspen Cabang Tanjungpinang, Giri Sudibyo dan Marketing Bank Mandiri Taspen, Nuves. (Humas/Fakhri)

Sumber : Humas Pemko Tanjungpinang



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA