Lomba Penulisan Blog Masuk Tahap PenilaianBERITA LAINNYA
Lomba Penulisan Blog Masuk Tahap Penilaian

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Pendaftaran lomba penulisan blog telah ditutup pada 26 Agustus 2019 lalu. 

Pelaksanaan lomba penulisan blog yang ditaja oleh Pemko Tanjungpinang, Dinas Komunikasi dan Informatika masih berlangsung. 

Data yang masuk melalui email pi_kominfo@tanjungpinangkota.go.id, sebanyak 36 peserta lomba dari kategori umum/mahasiswa dan pelajar. 

Selanjutnya peserta harus mempublikasikan artikel/tulisan sejak 31 Agustus s.d 28 September 2019 ke blog dan Facebook masing-masing kemudian di mention ke Facebook PPID Kota Tanjungpinang. 

"Artikel/tulisan peserta juga harus panitia terima melalui email pi_kominfo@tanjungpinangkota.go.id," jelas Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo kota Tanjungpinang, Zulkarnain. 

Saat ini, lanjutnya, panitia sedang memverifikasi artikel yg masuk untuk selanjutnya dinilai oleh tim juri yang telah ditunjuk. 

"Bagi peserta yang tulisan/artikelnya dinilai baik oleh tim juri, berkesempatan menjadi pemenang dengan total hadiah sebesar Rp. 32 juta", tambah dia.(Tri/Diskominfo).



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA