Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kota mewakili Lomba B2SA dan Lomba Masak Ikan di Tingkat ProvinsiBERITA LAINNYA
Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kota mewakili Lomba B2SA dan Lomba Masak Ikan di Tingkat Provinsi

Dinas Kominfo Tanjungpinang - Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan lomba masak ikan dan lomba cipta menu B2SA Tingkat Kota Tanjungpinang, dilapangan Pamedan A. Yani. Kamis, (11/7)

Wali Kota Tanjungpinang H. Syahrul, S. Pd dalam sambutannya mengatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan dan perikanan ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat Kota Tanjungpinang dalam memanfaatkan kesempatan dan peluang untuk percepatan pembangunan melalui upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang. 

"Kegiatan ini akan diperoleh variasi menu serba ikan yang beragam inovatif, sebagai sajian menu keluarga sehari-hari dan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan memasak para peserta khususnya anggota PKK, dengan menyebarluaskan informasi olahan masakan berbahan baku ikan dan sumberdaya lokal kandungan gizi serta manfaat yang diperoleh," ujar Syahrul. 

Diakhir arahannya Syahrul berpesan kepada Dinas teknis dan instansi terkait untuk dapat koordinasi dan kerjasama sekaligus mengadakan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang terbatas ini secara bijak dan tetap berpihak pada pemakaian ekonomi masyarakat. 

"Mudah-mudahan kegiatan lomba masak ikan dalam lomba b2sa ini akan memberi manfaat bagi kita semua," tutup Syahrul.

Kepala DP3 Kota Tanjungpinang Drs. H. Ahadi mengatakan bahwa penyelenggaraan lomba Cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) dan lomba memasak ikan adalah untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dan program nasional gerakan memasyarakatkan makan ikan gemar makan ikan. 

"Kegiatan ini secara tidak langsung memperkenalkan keanekaragaman masakan berbasis lokal dan berbahan baku ikan kepada masyarakat Kota Tanjungpinang dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan dan pangan b2sa dan peningkatan konsumsi ikan sebagai salah satu sumber protein," ungkap Ahadi.

Ahadi berharap agar peserta mampu membuat dan menyajikan makanan untuk keluarga, balita dan makanan kudapan yang berbahan baku ikan serta mendorong kreativitas dan inovasi dalam pengembangan olahan pangan lokal yang bernilai komersial.

Peserta yang mengikuti lomba Cipta menu B2SA dan Lomba memasak Ikan diikuti masing-masing oleh 8 tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tanjungpinang yang jumlah 16 tim.

Diakhir acara juga diumumkan peserta yang akan mewakili Kota Tanjungpinang mengikuti lomba B2SA dan Lomba memasak Ikan tingkat Provinsi Kepri yaitu Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Tanjungpinang Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2019 mendatang. (Humas/Andi)

Sumber : Humas Pemko Tanjungpinang



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA