DPMPTSP Gelar Temu Para Pelaku UsahaBERITA LAINNYA
DPMPTSP Gelar Temu Para Pelaku Usaha

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaksanakan kegiatan temu bisnis dan fasilitasi kemitraan, antara UMKM, instansi pemerintah dan dunia usaha di Hotel Comforta Tanjungpinang, Rabu (13/11).

Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP dalam sambutannya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara korelasi dengan peningkatan pertumbuhan investasi, hal ini sesuai dengan komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sesuai dengan dituangkan dalam misi kelima, yakni melanjutkan pembangunan yang adil dan merata, serta menciptakan iklim investasi dan usaha kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan. 

"Tentunya iklim investasi merupakan kondisi multidimensi menjadi pertimbangan bagi para investor atau pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha atau investasi di suatu daerah," jelasnya.

Rahma juga mengatakan kebijakan penguatan atau pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi harus terus dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menguatkan dan menggeliatkan perekonomian di Kota Tanjungpinang. 

"Tentunya dalam kegiatan temu Pengusaha ini juga mengakomodir dari hasil survei yang dilakukan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dengan indeks yang dinilai adalah ah interaksi pemerintah daerah dengan pelaku usaha yang salah satunya adalah tingkat kebijakan Pemda yang berorientasi untuk mendorong iklim investasi di daerah," tambah Rahma. 

Di akhir sambutan, Rahma berpesan agar kegiatan ini dimanfaatkan dengan baik. "Saya berharap kegiatan ini akan terbentuk wadah forum komunikasi dan interaksi, antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha dan UMKM, sehingga pola relasi yang dibangun akan membentuk kepercayaan yang tinggi dari pelaku usaha dan interaksi serta partisipasi publik demi pembangunan dan kemajuan Kota Tanjungpinang," tutup Rahma.

Kepala DPMPTSP Kota Tanjungpinang, Drs. Muhammad Ikhsan, M.Si melaporkan bahwa, dengan terselenggaranya kegiatan temu bisnis dan kemitraan antar Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dengan para pelaku usaha, mulai dari level mikro, sampai dengan usaha skala menengah, kegiatan ini juga merupakan sebagai ajang sosialisasi kebijakan-kebijakan serta rencana road map penanaman modal di Kota Tanjungpinang. 

"Hari ini kita juga akan membahas isu strategis saat ini, terkait permasalahan-permasalahan mendasar yang menjadi penghambat kegiatan penanaman modal di Kota Tanjungpinang," ungkap Ikhsan

Dikatakan Ikhsan, maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk mengembangkan pola pola kemitraan usaha, regional manajemen dan bisnis networking serta meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha dan mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan serta memberikan dorongan inovasi serta perluasan usaha dan konsistensi kegiatan usaha.

"Kita juga akan mencari solusi atas hambatan yang dihadapi pengusaha dalam melaksanakan dan meningkatkan aktivitas usahanya, kami akan meningkatkan jalinan komunikasi, serta interaksi antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan pelaku usaha dan akan memberikan informasi  atau penyampaian komitmen kepala daerah dalam mengimplementasikan salah satu misi  Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023," tutup Ikhsan.

Disamping itu Pemerintah Kota Tanjungpinang juga memberikan penghargaan kepada 10 pengusaha, yang telah melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online terbaik, tentunya dalam melaporkan perkembangan kegiatan penanaman modal atau usaha yang dilakukan sampai triwulan ke-3 tahun 2019. (Andi/Humas Setdako)

Foto : Humas



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA