Diskominfo Tanjungpinang Gelar Lomba Penulisan Blog, Berhadiah Total Rp32 JutaBERITA LAINNYA
Diskominfo Tanjungpinang Gelar Lomba Penulisan Blog, Berhadiah Total Rp32 Juta

Dinas Kominfo Tanjungpinang - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang menggelar kompetisi penulisan via blog berhadiah total Rp32 Juta untuk umum/mahasiswa dan pelajar dengan tema yaitu 1) Potensi Wisata Sejarah Tanjungpinang, 2) Potensi Wisata Seni Budaya Tanjungpinang dan 3) Potensi Wisata Kuliner Tanjungpinang. 

Peserta cukup menuliskan artikelnya ke blog pribadi (syarat dan ketentuan penulisan dapat lihat di website pemerintah Kota Tanjungpinang) diakhir tulisan artikel mencantumkan #tanjungpinangkampoengkite. Kemudian artikel tersebut dipublikasikan via facebook akun pribadi dan di mention ke facebook pemerintah Kota Tanjungpinang (PPID Kota Tanjungpinang). 

Pendaftaran lomba dimulai pada 12 s.d 19 Agustus 2019. Format pendaftaran dapat diakses via website pemerintah Kota Tanjungpinang (https://tanjungpinangkota.go.id). Peserta harus mengisi format pendaftaran, berkas persayaratan di scan dan kemudian dikirim kembali ke alamat email pi_kominfo@tanjungpinangkota.go.(Tri/Diskominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA