Buka Sarasehan GP3M, Rahma Apresiasi Perempuan untuk Mandiri dan BerkaryaBERITA LAINNYA
Buka Sarasehan GP3M, Rahma Apresiasi Perempuan untuk Mandiri dan Berkarya

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang menggelar Sarasehan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri (GP3M) yang digelar di Aula Bulang Linggi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang, Kamis (5/12) pagi. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP.

Dalam sambutannya, Rahma mengatakan Pemerintah Kota Tanjungpinang sangat mengapresiasi terlaksananya kegiatan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri (GP3M) ini, karena kegiatan lni telah terbukti dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan, membangun semangat kewirausahaan, dan kemandirian perempuan, untuk dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan. 

"Saya berharap upaya edukatif dan positif ini tidak berhenti setelah unjuk kerja hasil keterampilan dipajang, tetapi ibu-ibu harus memiliki komitmen berkelanjutan, dan berupaya mempromosikan kompetensi dan hasil yang telah dicapai, supaya memiliki nilai jual dan nilai ekonomi, dan dapat bersaing dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas, baik secara nasional maupun internasional, sehingga dapat kita banggakan upaya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang telah ditunjukkan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam Desa Vokasi, dan dalam Program Kecakapan Hidup Perempuan (PKH-P) Tanjungpinang," ungkapnya.

Rahma juga mengatakan kegiatan ini harus meminimalisir hal-hal negatif terhadap perempuan. "Kita tidak mau melihat lagi adanya, kemiskinan dan kematian Ibu, serta diskriminasi, kekerasan, man'inalisasi, kawin paksa. dan kurangnya akses hak-hak dasar yang masih dihadapi perempuan,   dan perempuan harus mandiri serta memiliki daya saing, banyak perempuan di Tanjungpinang saat ini telah mengambil peran kepemimpinan seperti menjadi Wali Kota, Wakil Walikota, Anggota DPRD, birokrat, dosen, dan berpartisipasi dalam dunia kerja dan bisnis," lanjutnya.

Diakhir sambutannya, Rahma sangat berharap dan memberikan apresiasi kepada kaum perempuan yang telah berkarya dan mandiri dalam segala bidang. "Dengan tidak melupakan kodratnya sebagai kaum perempuan, kini banyak yang sudah memiliki peran dan jabatan strategis baik di Pemerintahan maupun swasta, kiprah perempuan sudah tak diragukan lagi, untuk itu para kaum perempuan mari terus berkarya, mandiri dan berkiprah," pungkasnya.

Acara turut dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Reni, SE dan Sri Artha Sihombing, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Drs. H. Atmadinata, M.Pd, Ketua LAM Kota Tanjungpinang, H. Wan Raffiwar dan narasumber dari Pekanbaru. (Fakhri/Humas Setdako)

Foto : Humas



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA