Dinas Kominfo Tanjungpinang – Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kamis (11/7/2019) melaksanakan sosialisasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 serta Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kota Tanjungpinang, di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang. 

Kegiatan dilakukan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PPRB) di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Acara dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah, Drs. Tengku Dahlan, MT didampingi Kepala Bagian Ortal, Said Zainal Arifin, dan diikuti peserta dari Dinas Kominfo, Inspektorat, sera seluruh perwakilan OPD. 

Selaku narasumber, bagian Ortal menghadirkan Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. Budi Utomo, S.IP, M. Si.

Pj Sekda mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan keterpaduan langkah-langkah seluruh OPD dalam penyusunan road map reformasi birokrasi pemerintah,”Ikuti kegiatan ini hingga selesai, catat dan tanyakan apa saja yang mesti kita lakukan untuk memenuhi hal-hal yang menjadi kekurangan kita, supaya bisa segera kita perbaiki,” pesan dia

Budi Utomo menjelaskan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada peraturan Medagri bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah yang lebih responsif, transparant, dan akuntabel. Selain itu, reformasi birokrasi juga untuk merubah budaya kerja birokrasi. 

Ada tiga kunci suksesnya reformasi birokrasi di daerah, pertama adanya komitmen dari pimpinan, kedua punya pedoman pelaksanan baik roadmap reformasi birokrasi (RB) Pemda dan roadmap RB OPD, ketiga ada motor penggerak atau keterlibatan secara aktif semua anggota tim pelaksana, agent of change, dan tim budaya kerja," terangnya saat pemaparan. 

" Adanya reformasi birokrasi ini untuk menggeser budaya kerja dan pola pikir ASN agar bekerja ke arah yang lebih baik. Selain itu, untuk mewujudkan profil dan prilaku ASN Kota Tanjungpinang yang berintegritas, produktifitas, tanggungjawab, dan memiliki pelayanan prima," ungkapnya

Menurut Budi, selama ini reformasi birokrasi belum begitu dirasakan ASN, sehingga semua OPD mau tidak mau melaksanakan RB, dan bekerja pun mau tidak mau. Namun RB di 2019 ini akan menjadi brand smart untuk tahun 2020, dimana tunjangan kinerja, perbaikan penghasilan atau apa pun namanya yang sudah didapat oleh bapak/ibu sekalian akan ditentukan dari indeks RB. 

"Sekaya apapun pendapatan provinsi, kabupaten, kota dalam memberikan tunjangan, tetapi ketika indeks RB-nya itu tidak maksimal. Indeks RB inilah yang akan menjadi pemotong tunjangan kinerja bapak/ibu sekalian," pungkasnya

Terlebih lagi, saat ini sedang disusun rancangan permendagri tentang tunjangan daerah. Dimana yang menentukan besaran itu berdasarkan persetujuan dari Mendagri dan Menteri Keuangan dan dilihat dari indeks RB-nya suatu daerah. 

"Indeks RB suatu daerah sangat menentukan besaran tukin, misalnya indeks RB kota Tanjungpinang mencapai 65, maka bisa diberikan maksimal 70 persen," ucapnya

Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah daerah harus bahu membahu dan bersinergi melaksanakan RB. Sehingga RB ini tidak hanya kerjanya Inspektorat dan 10 OPD terpilih, namun seluruh OPD dilingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang," tutupnya

Sementara Kabag Ortal, Said Zainal Arifin mengucapkan terima kasih atas masukan dari narasumber, " Terima kasih atas saran yang bapak berikan. Kedepan kita akan terus berkoordinasi dengan OPD-OPD untuk menindaklanjuti apa saja yang perlu kami benahi," ucapnya

Dalam sosialisasi ini, para peserta yang hadir tidak melewatkan kesempatan untuk bertanya langsung hal-hal yang berkaitan dengan reformasi birokrasi.(Keyra)