BKKBN 34 Provinsi Kunjungi Kampung KB Gadis di DompakBERITA LAINNYA
BKKBN 34 Provinsi Kunjungi Kampung KB Gadis di Dompak

Diskominfo Tanjungpinang - Kampung KB Gadis yang berada di Kampung Lama Dompak, menerima kunjungan dari 34 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) seluruh provinsi di Indonesia, Sabtu (22/6) pagi.

Walikota Tanjungpinang, H Syahrul S.Pd dalam sambutannya, mengawali sambutan memberikan ucapan selamat datang kepada segenap rombongan perwakilan BKKBN 34 Provinsi se-Indonesia yang telah berkenan mengunjungi kampung KB Gadis Kelurahan Dompak dalam rangka meninjau langsung serta melakukan kegiatan Focuss grup Discussion (FGD) di kampung KB Gadis.

Syahrul juga menguraikan Kampung KB ini merupakan salah satu dari 5 (lima), yang dimiliki Kota Tanjungpinang di antaranya di Kelurahan Kampung Bulang, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kampung Bugis, dan Kelurahan Tanjung Unggat.

"Kami ucapkan terimakasih atas kunjungan di Kampung KB Gadis ini dan kami juga mengapresiasi terhadap kemajuan yang sudah dicapai di Kampung KB Gadis, tentunya semua ini tidak lepas dari kerja keras para Pokja dengan bimbingan Lurah, Camat dan OPD terkait," ungkap Syahrul.

Sestama BKKBN Pusat, H. Nofrijal, SP. MA, Dalam sambutannya, mengucapakan terimakasih atas sambutan dan dukungan atas kunjungan BKKBN beserta 60 rombongan se-Indonesia yang turun langsung ke Tanjungpinang. "Adapun kami hadir di sini disamping acara pertemuan dan juga untuk melihat secara langsung keadaan, situasi, dan perkembangan kampung KB Gadis di Kelurahan Dompak di Kota Tanjungpinang ini," ungkapnya.

Lanjut Nofrijal, Kampung KB adalah gagasan/ide dari Presiden RI yang diresmikan pada 14 Januari 2016, hingga saat ini sudah mecapai 14 ribu lebih Kampung KB di Indonesia. "Kampung KB tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan kementerian atau dinas terkait," tutup Nofrijal.

Sekretaris Lurah Dompak, Sudin, dalam laporan dan paparannya menyampaikan Kampung KB Gadis sejak terbentuk 2 tahun lalu telah mencapai sejumlah perkembangan di antaranya, meningkatkan peserta KB masyarakat dari 64,49% menjadi 76,68%, menurunkan unmetneed dari 17 PUS menjadi 13 PUS, 100% PUS di bawah 20 tahun sudah menggunakan MKJP, terbentuk PIK remaja jalur masyarakat dan posyandu remaja, meningkatkan aktivitas UPPKS Tiara indah, terbentuknya kelompok tani, pemberian nomor rumah dengan nama alat kontrasepsi, perbaikan jalan, bedah rumah sebanyak 26 unit, pembangunan pos Bhabinkamtibmas, pemasangan lampu jalan 30 titik, penanaman pohon, pengurusan AKTA 67 anak, pengembangan potensi wisata kuliner, dan pengenalan rumah Data-ku.

Kegiatan acara ini juga diselingi oleh hibura Dangkong Mak Dare yang menjadi ciri khas Kelurahan Dompak yang memukau para tamu undangan untuk bersama-sama berjoget. Serta pengenalan hasil aktifitas UPPKS Tiara indah, seperti, kue-kue tradisional dan kreativitas hasil kerajinan tangan lainnya.

Acara ini turut di hadiri, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesdalduk KB) Kota Tanjungpinang, Rustam, SKM, M.Si, Kabiro keuangan BKKBN Pusat, Dra. Sri Rahayu M.Si, Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Medi Haryanto. SH, Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia, Kepala OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang, Camat Bukit Bestari, Lurah Dompak, Ketua TP PKK Kelurahan Dompak, RW, RT dilingkungan Kelurahan Dompak, (Syahrul).

Sumber : Humas Setdako 



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA