Badan Kesbangpol Tanjungpinang Gelar Silaturahmi dengan Pengurus FKUB BERITA LAINNYA
Badan Kesbangpol Tanjungpinang Gelar Silaturahmi dengan Pengurus FKUB 

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Dalam rangka meningkatkan silaturahmi sekaligus memperkenalkan Kepala Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang yang baru. 

Badan Kesbangpol menggelar silahturahmi bersama pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tanjungpinang, di Kantor Badan Kesbangpol Senggarang Gedung C Lantai 3 dan 4 Tanjungpinang Kepri, Kamis (09/01/2020).

Pertemuan dipimpin langsung Kepala Badan Kesbangpol, Ahmad Nur Fatah, S.Sos. M.Si, dan dihadiri Wakil Ketua FKUB kota Tanjungpinang, Muhammad Idris DM, MM, M.Si, Anggota FKUB, H. Ali Amran RB, dan Hj. Jamilah. 

"Pertemuan ini, selain meningkatkan silahturahmi bersama pengurus FKUB, juga membahas perbaikan organisasi dan merencanakan kedudukan kantor sekretariat FKUB yang baru," ucap kepala kesbangpol. 

Untuk itu, Ia mengharapkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pengurus FKUB agar bisa bersama-sama menjaga toleransi antar umat beragama di kota Tanjungpinang.(Mer/Tri)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA