75 RT di Kelurahan Tanjungpinang Barat Terima Bantuan Peralatan Gotong RoyongBERITA LAINNYA
75 RT di Kelurahan Tanjungpinang Barat Terima Bantuan Peralatan Gotong Royong

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Kelurahan Tanjungpinang Barat membuktikan kepeduliannya terhadap lingkungan masyarakat dan mendukung penuh Tanjungpinang sebagai Kota Sehat. 

Dukungan itu ditunjukkan dengan memberikan bantuan peralatan gotong royong kepada 72 RT di wilayah keluraha Tanjungpinang Barat. 

Bantuan itu, diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd kepada ketua RT, pada acara bimbingan teknis perda nomor 2 tahun 2011 tentang pajak dan retribusi serta perda nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum bagi ketua RT dan RW, di aula kantor kelurahan Tanjungpinang Barat, Jum'at (29/11/2019) sore tadi, 

Wali Kota, H. Syahrul mengatakan Tanjungpinang telah diapresiasi sebagai kota sehat oleh pemerintah pusat. Kota sehat itu dinilai dari berbagai indikator, termasuk kebersihan lingkungan. 

Bantuan alat-alat gotong royong berupa cangkul, mesin pemotong rumput, sapu, dan gerobak ini, tujuannya agar lingkungan masyarakat bersih dan rapi. Syarul berharap, masyarakat bisa menggiatkan kegiatan gotong royong secara rutin di lingkungannya. 

"Ini ide cemerlang yang dilakukan lurah Tanjungpinang Barat. Di bawah pimpinan pak lurah masyarakat didorong untuk gotong royong di lingkungan masing-masing," ucapnya. 

Masing-masing lurah di kota Tanjungpinang, lanjut wali kota, punya ciri khas, punya inovasi, dan ide-ide cemerlang dari mulai penataan kantor hingga program-program untuk masyarakat. Inilah yang kita ingin upayakan di kota Tanjungpinang agar para lurah punya ciri khas masing-masing dalam berinovasi. 

Camat dan lurah bisa melaksanakan tugas-tuga pemerintahan ini berkat kerja dari RT dan RW, tanpa mereka pak lurah tidak bisa apa-apa. Karena RT dan RW lah yang melaporkan keadaan lingkungan masyarakat. Sebaliknya, lurah turut membina RT, RW, dan masyarakat di wilayah masing-masing dalam keadaan rukun, tentram, damai, dan yang paling penting aman. 

"Mari kita jaga kebersaman, persatuan, kesatuan, saling berkoordinasi, saling memberikan pengalaman dalam membina masyarakat," ajaknya. 

Sementara Lurah Tanjungpinang Barat, Gilang Ichsan Pratama, S. Sos menjelaskan selain penyerahan bantuan alat-alat gotong royong, pihaknya juga menggelar bimtek tentang perda ketertiban umum, pajak dan retribusi bagi ketua RT dan RW.

Perda ini juga terkait implementasi smart city kelurahan Tanjungpinang barat sebagai tematik ekonomi kreatif dan UMKM. Jadi RT dan RW perlu kita bekali informasi tentang perda ketertiban umum, pajak dan retribusi, karena RT dan RW lah yang tau titik-titik wilayahnya. 

"Tujuannya, ketika daerah kita aman maka orang-orang akan tertarik untuk berjualan, berinvestasi atau membuka usaha," katanya. 

Turut hadir, Camat Tanjungpinang Barat, Muhammad Yatim dan ketua RT dan RW se- kelurahan Tanjungpinang Barat. (Tri/Diskominfo).

Foto : Romi/Humas Setdako



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA