Rencana Aksi Daerah PPK

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015–2019, serta merealisasikan visi dan misi Presiden Republik Indonesia dengan Nawa Cita untuk mengintegrasikan nilai–nilai keadilan, kemanusiaan dan kelompok rentan ke dalam satu rencana aksi nasional yang inklusif. Aksi HAM secara substansial meliputi 10 Hak Dasar yaitu : hak untuk untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan hak anak. Untuk mengimplementasikan Aksi HAM 2017 Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor : 198/1931/SJ Tanggal 21 April 2017 Tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016.

Dokumen Aksi Daerah PPK Kota Tanjungpinang
FmtNama FileTanggal DokumenAksi
Carousel ImageSurat Edaran Mendagri Nomor 356/4426/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 201721 November 2016
Carousel ImageSurat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 197 Tahun 2017 tentang Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 201706 Juli 2017
Carousel ImageSurat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 286 Tahun 2017 tentang Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Tahun Anggaran 201704 Desember 2017
Carousel ImageRegister SP2D Periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 02 Januari 2018
Carousel ImageRegister SP2D Periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 201702 Januari 2018
Carousel ImageTanda Terima Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)02 Januari 2018
Carousel ImageSurat Pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang08 Januari 2018
FmtNama FileTanggal DokumenAksi
Pranala LuarPranala Lainnya
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image