Download Area

FmtNama FileJenisTanggal DokumenAksi
pdfSurat Pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota TanjungpinangSM08 Jan 2018
pdfRegister SP2D Periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017SM02 Jan 2018
pdfRegister SP2D Periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017SM02 Jan 2018
pdfTanda Terima Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)SM02 Jan 2018
pdfSurat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 286 Tahun 2017 tentang Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Tahun Anggaran 2017SM04 Dec 2017
pdfSurat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 197 Tahun 2017 tentang Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2017SM06 Jul 2017
pdfSurat Edaran Mendagri Nomor 356/4426/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017SM21 Nov 2016
pdfSURAT EDARAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI SM09 Sep 2016
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASM01 Sep 2016
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASM18 Aug 2016
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN POSSM01 Jul 2016
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASISM11 Apr 2016
pdfPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAHSM01 Jan 2016
pdfPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAHSM01 Jan 2016
pdfPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERHUBUNGANSM02 Apr 2015
pdfPERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III.SM23 Mar 2015
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN OPERASIONAL DAN TATA CARA PERIZINAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIOSM06 Feb 2015
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG REGISTRAR NAMA DOMAIN INSTANSI PENYELENGGARAAN NEGARA SM06 Feb 2015
pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANGSM02 Feb 2015
docPERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIKSM10 Nov 2014
pdfPERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIKSM10 Nov 2014
pdfPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJASM27 Oct 2014
pdfLAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINSM06 Oct 2014
pdfPERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.SM06 Oct 2014
pdfPERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANGSM06 Oct 2014
pdfPERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAHSM06 Oct 2014
pdfPERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANGSM06 Oct 2014
pdfPERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANGSM06 Oct 2014
pdfPERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGPINANGSM06 Oct 2014
pdfPERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.SM06 Oct 2014
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN POSSM22 Sep 2014
pdfPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014 – 2019SM18 Sep 2014
pdfPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014 – 2019SM15 Sep 2014
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBASM08 Sep 2014
PDFPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN THIRD PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA (PROTOCOL KSM04 Jun 2014
pdfPERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILIHAN UMUM SM24 Feb 2014
pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARASM15 Jan 2014
pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHSM01 Jan 2014
pdfSURAT EDARAN NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN ALAMAT EMAIL RESMI PEMERINTAH PADA INSTANSI PEMERINTAHSM27 May 2013
pdfPERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIKSM28 Mar 2013
pdfSURAT EDARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260 TAHUN 2013 - TENTANG JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHENTIAN IZIN STASIUN RADIOSM15 Mar 2013
pdfPeraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2013 PENYELENGGARAAN PERIZINANSM07 Jan 2013
pdfKOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA PERATURAN Nomor: 1 Tahun 2015 tentang TATA TERTIB KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIASM02 Dec 2012
pdfPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKSM15 Oct 2012
pdfPERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUMSM03 Apr 2012
pdfPERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUMSM03 Apr 2012
pdfPERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUMSM03 Apr 2012
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 TENTANG RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478-694 MHzSM07 Dec 2011
pdfPERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR: 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONALSM22 Jul 2011
pdfPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025SM21 Dec 2010
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 17 /PER/M.KOMINFO/10/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASM28 Oct 2010
pdfPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHSM18 Oct 2010
pdfKOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIKSM20 Aug 2010
pdfPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKSM20 Aug 2010
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMAIKA NOMOR : 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASM12 Jul 2010
pdfPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAHSM14 May 2010
pdfKOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIKSM30 Apr 2010
pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POSSM14 Oct 2009
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 23 /PER/M.KOMINFO/4/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASISM28 Apr 2009
pdfPERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR : 18 TAHUN 2009 NOMOR : 07/PRT/M/2009 NOMOR : 19/PER/M .KOMINFO/03/2009 NOMOR : 3/P/2009 TENTANG PEDOMAN PSM30 Mar 2009
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18 /PER/M.KOMINFO/03/2009 TENTANG TATA CARA DAN PROSES PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTASM17 Mar 2009
pdfPERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR : 18 TAHUN 2009 NOMOR : 0 7 /PRT/M/2009 NOMOR : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 NOMOR : 3 /P/2009 TENTANG PEDOMAN SM01 Jan 2009
pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHSM01 Jan 2009
pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIASM07 Oct 2008
pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKSM21 Apr 2008
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASISM17 Mar 2008
docxUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKSM01 Jan 2008
pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKSM01 Jan 2008
pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKSM01 Jan 2008
PDFUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKSM01 Jan 2008
pdfPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTASM09 Jul 2007
pdfPERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR : 357/DIRJEN/2006 TENTANG PENERBITAN IZIN STASIUN RADIO UNTUK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI YANG MENGGUNAKAN SATELITSM08 Dec 2006
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 28 /PER/M.KOMINFO/9/2006 TENTANG PENGGUNAAN NAMA DOMAIN go.id UNTUK SITUS WEB RESMI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAHSM25 Sep 2006
docPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG Persyaratan Pendirian dan Perizinan LPKSM25 Sep 2006
pdfPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 17 /PER/M.KOMINFO/9/2005 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN KETENTUAN OPERASIONAL PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIOSM01 Jan 2005
pdfKeputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Operasional Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan LautSM15 Sep 2004
pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARASM19 Jul 2004
pdfINSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTSM09 Jun 2003
pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARASM05 Apr 2003
pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAUSM25 Oct 2002
docUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERSSM23 Sep 1999
pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERSSM23 Sep 1999
pdfUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASISM08 Sep 1999
FmtNama FileJenisTanggal DokumenAksi
Keterangan
  • SM : Informasi Serta Merta adalah Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara serta merta
  • SS : Informasi Yang Tersedia Setiap Saat meliputi : Daftar Seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan / atau laporan mengenai pelayanan akses informasi publik. Untuk memperoleh informasi, wajib melakukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  • BK : Informasi yang wajib diumukan secara berkala (paling singkat 6 bulan sekali), Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, Informasi mengenai Laporan Keuangan
  • DK : Informasi DiKecualikan yaitu Informasi yang tidak boleh dibuka untuk umum.s
  • HU : Produk Hukum
  • Soft : Bentuk File Informasi Softcopy / Salinan Lunak
  • Hard : Bentuk File Informasi Hardcopy / Salinan Keras

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA
Pranala LuarPranala Lainnya
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image