Humas Pemko Tanjungpinang - Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP menjadi narasumber pada Perhelatan Anti Corruption Summit 2018 di Four Points by Sheraton, Makassar, Rabu (24/10).

Rahma memaparkan materi tentang "Perempuan sebagai agen terdepan dalam membangun generasi anti korupsi." Ia menjadi narasumber bersama Rukka Sombolinggu dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Suwidi Toni dari Gerakan Korupsi Lintas Perguruan Tinggi.

Rahma mengatakan dirinya ingin berpesan sekaligus mengajak masyarakat seluruh tanah air agar berani melawan korupsi dengan perbuatan kejujuran, yang harus dimulai dari diri sendiri dan dari dalam keluarga sendiri. Sebagai bagian dari Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang merupakan binaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia harus mensosialisasikan pencegahan anti korupsi ke segala lini. Mulai dari lingkungan keluarga, komunitas, hingga ke lembaga pemerintahan. "Kami harus mengedepankan kejujuran yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga, dan itu merupakan langkah awal melawan korupsi." Tegas Rahma.

Melawan korupsi rupanya sudah terpatri dalam hidup Rahma, dan ia teguh memegang komitmen itu ketika masuk ke panggung politik, yang sekaligus membuat karir politiknya meroket. Pada Pemilu 2014 lalu, ia tercatat sebagai peraih suara terbanyak di DPRD Kota Tanjungpinang Tanjungpinang dan kini ia menjabat sebagai Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023.

Gerakan SPAK adalah binaan dari lembaga antirasuah di negeri ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibentuk beberapa tahun lalu. SPAK merupakan relawan KPK yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, untuk mengkampanyekan anti korupsi.

Menurut Rahma, melawan korupsi tidak ada kata menunggu nanti, besok atau lusa. “Mulai dari sekarang harus berani mengikrarkan diri untuk anti korupsi, agar kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara lebih baik lagi.” Ungkapnya.

Kata Rahma, perempuan disebut memiliki peran besar dalam mencegah atau mengakibatkan kaum pria (suami) tersungkur melakukan korupsi. "Banyak perempuan yang tidak sadar atas prilakunya yang justru menyuburkan praktik korupsi." Tegas Rahma.

Misal, banyaknya tuntutan seorang istri terhadap suami. Hal ini berpotensi sebagai pendorong untuk suami melakukan korupsi, terlebih yang diminta sang istri itu diluar kemampuan. Dan ini tentu akan berbalik jika sang istri menerima apa adanya dan selalu mengingatkan suami untuk tidak bertindak koruptor.

Selain itu, seorang ibu juga ia sebut perempuN berperan menanamkan semangat anti korupsi kepada anak dengan menekankan nilai-nilai kejujuran. Pengajaran nilai-nilai kejujuran dalam keluarga di Indonesia tergolong sangat minim. "Ini sangat rendah dan mengkhawatirkan. Ibu sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Melalui ibu, anak-anak harus diajarkan, dididik dan dibiasakan untuk berprilaku jujur dan itu akan berujung pada perilaku yang positif. Dari situlah perilaku korupsi dapat dicegah yang dimulai dari keluarga." Pungkas Rahma.

Alasan inilah yang kemudian mendorong Rahma bergabung dalam gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi. Ia berharap perempuan di Kepulauan Riau dapat membentengi keluarga dari tindakan korupsi. Ia bahkan berharap kedepan dapat merubah pandangan bahwa korupsi yang dianggap telah membudaya, berubah menjadi membudayakan anti korupsi.

Dan ini ia katakan tidak terlepas dari sebuah tindakan nyata. Upaya pencegahan korupsi ia harapkan dapat dilakukan bersama. Dan SPAK merupakan salah satu jalan melakukan perubahan. SPAK bukan sebuah organisasi, sehingga membuka ruang bagi siapa saja untuk bergabung dalam gerakan anti korupsi ini. "Penanaman budaya anti korupsi ini tentu bukan pekerjaan yang dapat dicapai dalam satu atau dua tahun. Ini pekerjaan jangka panjang. Dan ini tetap harus dimulai dari sekarang." Jelas Rahma. 

Kini ia menjabat sebagai Wakil Walikota Tanjungpinang, Rahma menjadi bagian dari sistem dan pengambil keputusan bersama Walikota. Menurutnya, semakin diberi tanggung jawab, semakin besar pula peluang untuk korupsi. "Saat berikrar, mengucapkan sumpah jabatan, kita sebagai kepala daerah harus berkomitmen untuk diri sendiri dan memberi contoh untuk orang lain agar terhindar dari perilaku korupsi." Ungkapnya.

Rahma mengatakan melalui diskusi ini diharapkan memberikan pengetahuan, pengalaman dan gagasan dalam memahami strategi dan pengalaman gerakan anti korupsi dari masyarakat sesuai dengan basis kultur, gender dan latar belakang. Melalui kegiatan ini, peserta diskusi diharapkan menyusun rencana implementasi komunitas/gerakan anti korupsi berbasis masyarakat yang akan diterapkan dalam rentang waktu 2018-2020. 

Sehari sebelumnya, acara diawali dengan pemaparan dari keynote speaker dari Prof. Dr. Mahfud MD dengan tema Peran Akademisi dalam Pemberantasan Korupsi yang dilanjutkan dengan diskusi panel dengan beberapa narasumber lainnya seperti Laode M. Syarif, S.H, L.L.M, Ph.D dari komisioner KPK, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.Ayang merupakan Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, MT., SE., Ak, CMA sebagai Rektor Universitas Airlangga, dan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr. (Humas/Fakhri)