Dinas Kominfo Tanjungpinang - Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Jum'at (3/8/18) melakukan Rapat Koordinasi dan Audiensi bersama Pemerintah Kota (pemko) Tanjungpinang mengenai Optimalisasi Pencegahan Korupsi Sektor Penerimaan Daerah, di Aula Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang. 

Rapat tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi dan pembinaan upaya pencegahan korupsi serta penguatan tata kelola keuangan daerah, khususnya optimalisasi penerimaan daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan pembenahan tata kelola keuangan daerah.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Riono, M.Si mengatakan pertemuan ini sangat penting karena selama ini sektor penerimaan daerah cukup lesu dan banyak sekali kendala yang dihadapi. Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah menjadi fasilitator pada pertemuan bersama seluruh OPD dan lintas instansi yang terkait dalam penerimaan dan pengelolaan keuangan daerah, "ucap Sekda mengawali sambutannya. 

Pada kesempatan ini pula, Sekda mengapresiasi KPK karena telah memberikan kontribusi penuh dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, banyak kasus korupsi yang berhasil ditangani KPK,"Mudah-mudahan hal-hal itu bisa kita jadikan pembelajaran supaya tidak bermain-main dengan anggaran. Baginya yang penting miga harus perkuat iman dan pertebal ketaqwaan agar tidak punya niat untuk tergoda dengan tindakan tersebut. 

"Semoga di Tanjungpinang tidak ada yang terlibat sebagai OTT bahkan permasalahan yang menyimpang lainnya",harapnya

Sedangkan KPK yang dihadiri Koordinator Sub Kepri, Agung mengungkapkan selama ini kasus tipikor di dominasi oleh kasus yang bersumber dari pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perijinan. Selain itu, sektor yang rawan adalah menyangkut aset-aset milik pemerintah, untuk itu perlu segera dilakukan pengamanan aset-aset milik pemerintah dalam rangka kepastian hukum mengenai legalitas status kepemilikan," kata Agung.

Lebih lanjut, Agung mengatakan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, kedepan perlu ada penguatan peran serta masyarakat dalam ekstensifikasi wajib pajak dengan memberikan himbauan dan sosialisasi secara terus menerus mengenai peran penting masyarakat dalam menggali potensi PAD di wilayahnya (moral suasion policy).

Pemberian tax clearance seperti syarat lunas pajak dalam pengurusan perijinan, pembekuan SPPT apabila wajib pajak tidak melunasi kewajiban pembayaran pajak, pemenuhan sarana dan prasarana bagi perangkat daerah pengelola retribusi daerah juga harus diperhatikan sehingga tidak membuka peluang korupsi dalam proses pengurusan retribusi, "tambah dia

Agung berharap, kedepan ada bekerjasama dengan BPPRD dalam upaya penagihan piutang pajak daerah, dengan melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak yang membandel untuk segera melunasi kewajiban perpajakan daerahnya. Hal ini kita lakukan untuk mengoptimalisasi pendapatan," Kita harus bisa tegas dalam memungut pajak, agar pendapatan kita maksimal, jangan dibantu dan diringankan, karena itu termasuk korupsi juga.

" Selanjutnya tindak lanjut dari rapat dan audiensi ini akan terus kita pantau melalui monev agar langkah pencegahan korupsi dapat diwujudkan, sehingga upaya optimalisasi penerimaan daerah dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah",tutupnya

Dalam rapat koordinasi ini turut melibatkan organisasi perangkat daerah dan instansi pengelola retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.*